Di tengah ketegangan global tentang bagaimana teknologi dapat merombak sistem pemerintahan, Albania membuat langkah berani dengan mengusulkan penggantian menteri yang terlibat korupsi menggunakan kecerdasan buatan (AI). Dengan dukungan dari mantan Menteri Ben Blushi, langkah ini membuka diskusi besar: Apakah AI bisa mengatasi masalah korupsi dan nepotisme di pemerintahan?
Albania, yang telah lama dilanda masalah korupsi struktural, kini mengajukan ide kontroversial—menggantikan menteri yang terlibat skandal dengan AI yang dirancang untuk mengelola tugas administratif dan pengambilan keputusan yang lebih transparan. Ben Blushi, mantan Menteri Albania yang mendukung ide ini, berpendapat bahwa AI dapat memperbaiki sistem birokrasi dengan menghilangkan pengaruh pribadi, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan.
AI yang dimaksud bukanlah robot pengganti menteri secara total, tetapi sistem cerdas yang dapat membantu menyaring data, membuat keputusan berdasarkan transparansi dan akuntabilitas, serta mengurangi kecenderungan nepotisme yang sudah mengakar. Proyek ini bertujuan mengurangi tingkat korupsi yang telah lama menghambat perkembangan negara kecil ini.
Namun, ide ini juga memunculkan sejumlah pertanyaan besar. Apakah mungkin bagi AI untuk menggantikan pemikiran dan pertimbangan manusia dalam membuat keputusan penting bagi negara? Apakah teknologi cukup untuk memutus rantai panjang korupsi yang sudah merasuk ke dalam sistem politik?
Di sisi lain, Mira Murati, mantan CTO OpenAI yang berasal dari Albania, kini menjadi salah satu tokoh penting di dunia teknologi dan AI. Sebagai seorang pionir, Murati memainkan peran besar dalam mengembangkan teknologi AI yang dapat berpotensi mengubah cara pemerintahan beroperasi di masa depan.
Seperti halnya Albania, Indonesia juga menghadapi tantangan serupa dalam hal birokrasi dan korupsi. Penggunaan AI untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan mungkin menjadi langkah maju yang signifikan. Namun, keberhasilan langkah ini tak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pendidikan, regulasi yang tepat, dan partisipasi aktif masyarakat dalam memastikan bahwa teknologi digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk memperburuk masalah yang sudah ada.
Apakah AI bisa menjadi solusi untuk mengatasi korupsi di Indonesia? Bagaimana menurutmu?
